Dugaan Korupsi Dana BLM, Ikut Tanda Tangan Harus Tanggung Jawab

Dugaan Korupsi Dana BLM, Ikut Tanda Tangan Harus Tanggung Jawab

0
ILUSTRASI

KARANGANYAR – Dana hibah, diantaranya penyaluran dana aspirasi anggota DPRD dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan Jatipuro cukup rawan diselewengkan. Dan jika ditemukan potensi korupsi, maka pihak yang bertanda tangan dalam berkas pengajuan dan pencairan dana harus ikut bertanggung jawab.

“Entah itu pihak penerima atau pihak yang menyalurkan bantuan. Apakah kepala desa atau panitia khusus yang menangani kegiatan penyaluran itu (BLM,Red),” ujar pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Isharyanto.

Tingkat kerawanan penyimpangan dana hibah, imbuhnya, adalah pada laporan pertanggungjawaban (Lpj,Red) kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Pengamat ekonomi daerah Mulyanto menjelaskan, sebelum menyalurkan bantuan atas permohonan masyarakat, pemerintah daerah terlebih dahulu harus mengetahui pemanfaatannya.

“Jangan sampai masyarakat itu menjadi korban. Lebih–lebih dana tersebut dalam bentuk hibah yang pemanfaatannya untuk meningkatkan perekonomian warga,” tegasnya.