Mencermati Respons Politisi terkait Dugaan Korupsi E-KTP

Mencermati Respons Politisi terkait Dugaan Korupsi E-KTP

0
Dr. Dian Purworini*

Masyarakat kembali dikejutkan dan dibuat kecewa dengan dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp 2.3 triliun  tersebut ternyata menyeret banyak nama pejabat dan elit politik. Karena itu, tidak heran jika masyarakat kerap mengasosiasikan politisi dengan korupsi.

Ketika KPK mulai buka suara tentang nama-nama yang diduga tersangkut kasus korupsi, masing-masing dari mereka memiliki respons yang sama. Menolak mengakui terlibat dan menerima uang seperti yang disangkakan.

Framing Media Dapat Menggoyahkan Reputasi

Pemberitaan media cetak maupun elektronik membuat kasus e-KTP dan nama-nama yang terseret menjadi semakin terang. Apapun yang menjadi pernyataan atau respons dari mereka menjadi isu penting yang menjadi sorotan media. Terutama bagaimana setiap pihak menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat.

Kasus korupsi yang menjerat politisi merupakan ujian krisis terhadap reputasi. Politisi dan reputasi layaknya dua sisi mata uang. Mereka sukses karena reputasi yang dikenal dan dipercaya publik. Tapi sebaliknya, bisa jatuh karena reputasi rusak disebabkan kesalahan sendiri atau berita negatif.

Penelitian membuktikan jika tipe krisis, sejarah krisis dan hubungan krisis sebelumnya membentuk reaksi stakeholder (Coombs, 2007). Oleh karena itu, politisi perlu mengelola strategi respons krisis untuk mengantisipasi ancaman terhadap reputasi mereka.

Kasus e-KTP merupakan preventable krisis atau krisis yang dapat dicegah. Tipe krisis yang terjadi karena kesalahan orang yang bertanggung-jawab. Menilik dari tipe tersebut, maka tanggung jawab yang dibebankan oleh masyarakat lebih tinggi dibandingkan tipe krisis yang disebabkan karena faktor ketidaksengajaan, bencana atau justru korban dari suatu peristiwa (Coombs, 2009).